Home / Berita Nasional / Zaini Misrin : Indonesia memprotes hukuman pancung TKI, Kemlu panggil Dubes Arab Saudi

Zaini Misrin : Indonesia memprotes hukuman pancung TKI, Kemlu panggil Dubes Arab Saudi

Zaini Misrin : Indonesia memprotes hukuman pancung TKI, Kemlu panggil Dubes Arab Saudi

Zaini Misrin

Pemerintah Indonesia sudah menyebut duta besar Arab Saudi untuk Indonesia manfaat protes eksekusi yang dikerjakan pada warga negara Indonesia, Muhammad Zaini Misrin, pada Minggu (18/03).

Pemanggilan pada Dubes Saudi, Osama bin Muhammad Abdullah, dikerjakan Direktur Jenderal Asia Pasifik serta Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Yakin, pada Senin (19/03).

“Pemerintah RI memohon keterangan dengan menyebut Duta Besar Arab Saudi. Kami mengemukakan keprihatinan serta memprotes resmi, ” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Lantas Muhammad Iqbal.

Nota memprotes, menurut Iqbal, juga diserahkan pada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat Duta Besar RI di Riyadh, Agus Maftuh Abegebriel.

Menurut dia, pemerintah RI tidak peroleh pemberitahuan resmi sebelumnya eksekusi. Walau sebenarnya, sistem Peninjauan Kembali (PK) ke-2 masih tetap berjalan. Pengacara Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad di ketahui memajukan PK mulai sejak Januari 2018 karna permintaan pertama pada awal 2017 tidak diterima.

“Kita menyayangkan kalau eksekusi itu dikerjakan ketika PK ke-2 baru diawali. Jadi tetap dalam sistem serta belumlah ada rangkuman akhir, ” tutur Lantas Muhammad Iqbal.

Bagaimanapun, sambung Iqbal, pemerintah RI seutuhnya dapat mengerti dalam ketentuan nasional Arab Saudi tak ada keharusan berikan pemberitahuan atas eksekusi mati pada warga negara asing.

Terlebih dulu, Anis Hidayah, aktivis Migrant Care, satu instansi advokasi pekerja migran, menuding pemerintah Arab Saudi tidak mengaplikasikan prinsip peradilan yang adil serta tidak mematuhi kesantunan diplomatik karna tidak memberitahukan Indonesia masalah gagasan eksekusi mati Zaini.

Aksi itu, menurut Anis, sempat dikerjakan pemerintah Saudi saat mengeksekusi TKI bernama Ruyati pada tahun 2011.

“Nota memprotes mesti diantar pada Arab Saudi. Ini bukanlah masalah yang pertama. Tata krama Saudi mesti ditegur, ” kata Anis di Jakarta, Senin (19/03), mengacu Konvensi Wina tahun 1963 yang mengharuskan tiap-tiap negara memberitahu penahanan, penyelidikan, sidang pengadilan hingga eksekusi hukuman atas warga negara beda.

Anis menekan Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Mei yang akan datang. Ia berkata, langkah itu bisa tunjukkan sikap Indonesia pada eksekusi diam-diam pada Zaini.

Terlebih, kata Anis, sekarang ini dua buruh migran asal Majalengka, Jawa Barat, yakni Tuti Tursilawati serta Eti, juga menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Seperti Zaini, keduanya divonis bersalah pada perkara pembunuhan.

Diluar itu, beberapa WNI juga hadapi ancaman eksekusi di sebagian negara beda, seperti Malaysia, Singapura, serta Cina.

Tetapi menurut pakar jalinan internasional dari Kampus Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah tidak bisa mempermasalahkan Arab Saudi yang tidak memberitahukan gagasan eksekusi mati Zaini.

Pengiriman pemberitahuan eksekusi mati itu, menurut Hikmahanto, adalah norma diplomatik yg tidak bisa diseret ke ranah hukum.

“Bila mereka tidak memberi pemberitahuan, bukanlah bermakna pemerintah Indonesia bisa menuntut atau memajukan keberatan. “

“Ini problem sopan santun diplomatik, bukanlah problem hukum, ” katanya pada wartawan, Abraham Paling utama.

Hikmahanto menjelaskan, Korea Utara sekian kali juga tidak kirim pemberitahuan tentang eksekusi mati pada negara asal terpidana, seperti Amerika Serikat.

Demikian sebaliknya, Indonesia menggerakkan norma diplomatik itu waktu akan mengeksekusi delapan warga asing dalam masalah narkotik di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2015.

“Bila ada pemberitahuan, perwakilan pemerintah serta keluarga dapat ada dalam eksekusi itu. Terpidana dapat juga mengemukakan pesan paling akhir, ” katanya.

Mengacu korespondensi Migrant Care serta Kemlu, pemerintah Indonesia sudah mengusahakan beberapa usaha hukum untuk membebaskan Zaini dari hukuman mati.

Anis berkata, waktu memajukan PK tanggal 6 Maret lantas ke Arab Saudi, Kemlu menyiapkan kesaksian Sumiati, buruh migran yang bekerja pada majikan yang sama juga dengan Zaini.

Sebelumnya itu, mengacu info Kemlu terlebih dulu, Jokowi juga 2 x kirim surat pada orang nomor satu Arab Saudi, Raja Salman, untuk meninjau kembali hukuman mati yang dijatuhkan pada Zaini.

Jaringan Buruh Migran mencatat, sejumlah 27 TKI dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia dalam keadaan wafat pada periode 2016 serta 2017.

Beberapa masalah disangka memicu tidak optimalnya perlindungan pada buruh migran, diantaranya jumlah atase ketenagakerjaan yang tidak sepadan dengan jumlah TKI sampai lambannya pendampingan hukum.

Dalam masalah Zaini, kata Anis Hidayah, KJRI baru berikan pertolongan hukum lima tahun mulai sejak masalah pembunuhan itu diselidiki. Anis berkata, mengakibatkan kesaksian Zaini dalam berita acara kontrol tidak sesuai sama kenyataan peristiwa.

Lebih dari itu, sepanjang lima tahun awal pengusutan masalah, Zaini dimaksud tidak didampingi penerjemah bhs yang netral.

BACA JUGA YANG INI :

Samsung Galaxy S9 dan S8 Spesifikasi nya hanya berbeda tipis
Trailer Film Peter Rabbit Segera Tayang Di Bioskop
Kisah Guru Menyembunyikan 19 Siswa di Lemari Selama Pembantai
Jadwal Bola Champions Yang Akan Di Selenggarakan Minggu Ini
Di Musim Premier League Chelsea Menelan Kekalahan Lagi

About admin

Check Also

Efek Vitamin Untuk Ternak Ayam

Efek Vitamin Untuk Ternak Ayam

Efek Vitamin Untuk Ternak Ayam – Vitamin adalah satu zat senyawa kompleks yang begitu dibutuhkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *